Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) yang diajukan oleh pasangan nomor urut 5 Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (Rieke-Teten).

Dengan putusan ini, MK menyatakan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub Jabar, baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pasangan nomor urut 4 Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar (Aher-Deddy).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Wakil Ketua MK Achmad Sodiki membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/4).

Dalam putusan ini, MK menilai dalil pemohon yang menyebut KPU melakukan pelanggaran seperti adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Pemilihan Bupati (Pilbup) dengan Pilgub tidak dapat diterima. Sebab, MK tidak menemukan bukti yang menyebutkan adanya fakta itu.

"Jika pun terbukti, pemohon tidak menyertakan alat bukti yang cukup agar Mahkamah dapat memberikan penilaian. Oleh sebab itu, dalil pemohon tidak terbukti secara hukum," kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.

Sedangkan dalil pemohon yang menyebut pasangan Aher-Deddy melakukan sejumlah pelanggaran seperti kampanye hitam, Hakim Konstitusi Akil Mochtar menyatakan, dalil tersebut tidak dapat terbukti. Menurut dia, jika memang fakta kampanye hitam itu terjadi, maka MK tidak dapat menangani hal itu.

"Penanganan terhadap kampanye hitam tidak menjadi wewenang Mahkamah," terang Akil.

Lebih lanjut, Akil menambahkan, seluruh dalil pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif. "Jika pun terbukti, maka pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis," pungkas dia.

Reaksi Rieke dan Kuasa Hukum atas Keputusan MK

Menanggapi keputusan MK itu,  Rieke menyatakan menerimanya. "Apapun putusannya kami terima," kata Rieke, usai sidang.

Rieke juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang mendukung dan mendorong pasangan sampai pada tahap MK.

"Kepada pada partai, simpatisan, dan relawan, kami berdua mengucapkan terima kasih yang luar biasa," katanya.

Dia menambahkan bahwa gugatan ke MK ini bukan persoalan menang kalah, karena untuk mengetahui bahwa yang legal juga belum tentu bermoral.

"Saya akan kembali menjadi anggota DPR bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan kesehatan, yang akan kembali berjuang bersama rakyat. Saya akan berjuang menghentikan Jawa Barat menjadi daerah pengirim tenaga kerja Indonesia, juga menghentikan Jawa Barat menjadi tiga daerah termiskin, meskipun memiliki sumber daya alam yang luar biasa," katanya.

Sementara itu Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Rieke-Teten, Arteria Dahlan akan melakukan eksaminasi putusan (uji publik) atas vonis itu.

Karena Rieke-Teten yakin pihaknya telah membeberkan bukti-bukti kecurangan yang nyata selama persidangan dan menganggap MK tidak dapat melakukan pertimbangan hukum secara patuh.

"Kita juga ingin mengatakan bahwa kami menghormati hasil putusan MK, tapi dalam beberapa hal kami juga mengkritisi, kami berpikir untuk melaksanakan eksaminasi putusan, kenapa? karena fakta hukumnya sudah ada dan sudah diketahui, padahal yang kritikal adalah MK tidak dapat melakukan pertimbangan hukum secara patuh," kata Arteria kepada wartawan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Senin (1/4/2013).

Selain itu, Arteria mengatakan bahwa pihaknya keberatan apabila MK menyatakan bahwa dokumen bukti yang mereka berikan ada persidangan dianggap sebagai daftar bukti dan tidak dapat meyakinkan majelis hakim. Menurutnya keterangan para saksi tersebut berkaitan satu sama lain sehingga dapat menjadi pernyataan yang menguatkan.

"Kedua kami juga keberatan kalau dokumen bukti kami dikatakan daftar bukti, kenapa? setiap keterangan saksi kita di depan notaris dan itu kait-mengait satu sama lain. Artinya, titik tolaknya sedemikian rupa dan kami sudah menghadirkan saksi yang sangat berlapis. Bisa dibayangkan sudah ribuan bukti yang lapis berlapis tapi dikatakan tidak bisa meyakinkan mahkamah," tegasnya.


Pengacara Aher-Demiz: Putusan MK Tepat

Kuasa hukum pasangan Aher-Demiz, Andi Asrun menilai sangat tepat putusan MK yang menolak gugatan pasangan Rieke-Teten. Menurut dia, MK sangat memperhatikan fakta persidangan, misalnya kurangnya alat bukti dan tidak adanya bukti-bukti kecurangan yang dituduhkan.

"Saya kira, itu semua telah diperiksa MK, dan kita harus tunduk kepada putusan," katanya di gedung MK, Senin (1/4).

Asrun mengingatkan, persoalan gugatan Pemilukada Jabar di MK telah selesai. Karena itu, ia enggan menanggapi tudingan kubu penggugat yang menyatakan, saksi pasangan Aher-Demiz menggunakan saksi palsu di persidangan.

Ia mengharapkan semua pihak menghormati putusan dan berbesar hati, tidak lagi mencari kesalahan pihak lain. "Kita tidak perlu memperpanjang persoalan ini, tidak ada manfaatnya juga," ujarnya.

KPU Jabar menetapkan pasangan Aher-Demiz sebagai pemenang dengan total suara 6.515.313 pemilih. Pasangan Rieke-Teten menduduki urutan kedua dengan raihan 5.714.997 suara.

Urutan ketiga diduduki pasangan Dede Yusus-Lex Laksamana yang mengumpulkan 5.077.522 suara, dan pasangan Irianto MS Syafiudin-Tatang Farhanul Hakim 2.448.358 suara, serta di posisi buncit adalah Dikdik Maulana-Cecep Nana yang mendulang 359.233 suara.

Suara sah keseluruhan mencapai 20.115.423 pemilih, dan suara tidak sah mencapai 598.356 pemilih. Jumlah total suara sah dan tidak sah mencapai 20.713.779. Adapun (DPT) di Pemilihan Gubernur Jabar mencapai 32,5 juta jiwa.

About admin

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments: