Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

 Rencana pemerintah memidanakan pelaku kumpul kebo dinilai dapat mencegah rusaknya generasi bangsa. Rencana ini dituangkan dalam RUU KUHP yang diserahkan ke DPR pada 6 Maret lalu.

"Ini mesti diatur agar seks bebas tidak merajalela di masyarakat supaya tidak merusak generasi sekarang dan yang akan datang," kata sosiolog Dr Musni Umar sebagaimana yang dilansir detikcom, Kamis (21/3/2013).

Menurut pengajar UIN Syarif Hidayatullah ini, masalah kumpul kebo menjadi pemandangan yang sering dilihat di masyarakat. Saat masyarakat ingin memberangus kumpul kebo, mereka kebingungan karena tidak ada aturan hukumnya.

"Kalau di KUHP yang berlaku saat ini, hubungan suka sama suka tidak diatur. Yang diaturnya hanya zina saja," tutur Musni.

Namun Musni mewanti-wanti agar rancangan ini tidak menjadi barang dagangan politik anggota DPR. Sebab dengan suasana percaturan politik saat ini, banyak anggota DPR sudah tidak konsentrasi dengan urusan legislasi karena disibukkan dengan Pemilu 2014.

"Rancangan ini positif tetapi momentum tidak tepat karena suasana politis ini tidak konsentrasi untuk membuat UU berkualitas tapi bagaimana mendapat dukungan masyarakat. Jangan sampai hanya rancangan ini ingin meningkatkan popularitas saja," pungkas Musni.

Rancangan KUHP yang memidanakan pelaku kumpul kebo disambut baik. Sebab KUHP menjadi cermin dan puncak peradaban suatu bangsa.

"Saya kira sudah saatnya pelaku kumpul kebo dipidana," kata calon hakim agung Dr Kuat Puji Prayitno saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/3/2013).

Menurut pengajar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ini, dalam merumuskan tindak pidana harus dipertimbangkan tiga hal. Pertama moralitas institusional yaitu Pancasila, kedua social institusional yaitu masyarakat dan ketiga civil institusional atau pribadi masing-masing warga.

"Bisa jadi kumpul kebo bagi pribadi tidak masalah karena tidak merugikan siapa pun. Tapi dalam kacamata Pancasila dan masyarakat ini masih dinilai melanggar rasa keadilan terutama lembaga perkawinan. Sehingga kriminalisasi kumpul kebo bisa diterapkan," cetus ahli pidana yang baru saja selesai mengikuti tes tertulis seleksi hakim agung di Megamendung, Bogor, ini.

KUHP yang masih berlaku di Indonesia saat ini tidak mengkriminalisasi kumpul kebo karena berasal dari Belanda. Sebab KUHP cermin budaya Belanda yang individualis dan masalah seksual adalah masalah masing-masing warga sepanjang tidak mengganggu orang lain.

"Lalu apakah budaya mereka dengan kita? Nanti dulu. Kita beda dengan Belanda. Oleh sebab itu, jika ingin melihat peradaban suatu bangsa, lihatlah rumusan hukum pidananya seperti apa," tutur Kuat.

Sebagai sebuah peradaban bangsa, maka harus dilembagakan. Mahkamah Agung (MA) nantinya berkewajiban menjaga norma-norma peradaban bangsa tersebut. "Hakim agung harus menjaga peradaban bangsa tersebut," tegasnya.

Belanda tidak memidana pasangan kumpul kebo tercermin dalam KUHP yang berlaku saat ini. KUHP itu dibuat pada 1830 dan dibawa ke Indonesia pada 1872. Pemerintah kolonial memberlakukan KUHP secara nasional di Indonesia pada 1918 hingga sekarang.

Namun ketentuan tersebut direvisi dalam Rancangan KUHP. Pasal 485 Rancangan KUHP menyebutkan :

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta
.


Pasal zina itu tertuang dalam pasal 483 RUU KUHP Bagian Keempat "Zina dan Perbuatan Cabul". Bunyi pasal itu:

(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

a. laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya;

c. laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

About admin

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments: