Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Warga Muslim adalah kelompok minoritas di negara Myanmar (dulu bernama Burma/Birma), yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Negara bagian Rakhine berbatasan dengan Bangladesh, sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Penduduk Muslim di Myanmar kebanyakan keturunan etnis minoritas Bengali, yang kemudian biasa disebut sebagai suku Rohingya.
Muslim Rohingya dianggap pemerintah Myanmar sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Pemerintah tidak mengakui mereka secara resmi sebagai etnis minoritas bagian dari negara Myanmar.
Padahal, sebagian dari orang Rohingya sekarang merupakan keturunan dari orang Rohingya yang sudah menetap di Myanmar selama berabad-abad.
Pemerintah Myanmar bersikukuh menyatakan orang Rohingya tidak punya negara.
Kelompok-kelompok pemerhati hak asasi manusia mengatakan bahwa orang Rohingya sudah sejak lama mengalami diskriminasi.
Badan pengungsi PBB memperkirakan, terdapat sekitar 800.000 orang Rohingya di tiga distrik di Rakhine.
Pada hari Ahad (10/6/2012) di Yangon, sekitar 600 orang Rakhine berkumpul di tempat suci Budha di Pagoda Shwedagon, menuntut “orang-orang Bengali” (Rohingya) agar “diusir dari Myanmar.”
Jumlah kasus kekerasan yang dialami Muslim Myanmar diyakini banyak yang tidak dilaporkan media, terutama oleh media pemerintah. Di bawah penguasa militer sebelumnya, peristiwa pembantaian semacam itu biasanya dibiarkan begitu saja tanpa ada pemberitaan dan hanya mendapat perhatian sebentar.*

Pandangan Presiden Parlemen Perempuan Dunia

Anggota Komisi I DPR yang juga Presiden Parlemen Perempuan Dunia, Nurhayati Ali Assegaf meminta kepada parlemen dunia, Inter Parliamentary Union (IPU) untuk segera bersikap dan mengambil langkah-langkah tegas terkait pembantaian umat Muslim Rohingya, Myanmar.

"Saya sebagai Presiden Parlemen Perempuan Dunia, berkirim surat kepada Sekjen IPU, supaya menyikapi dan mengambil tindakan-tindakan untuk menyelamatkan kaum muslimin di Myanmar. Saya juga meminta Sekjen IPU supaya segera kirim surat kepada pemerintah Myanmar agar melakukan protes keras atas pembunuhan yang terjadi di Myanmar atas kaum muslimin," kata Nurhayati di Jakarta, Selasa, (24/7).

Nurhayati yang juga Ketua DPP Bidang Luar Negeri Partai Demokrat ini, mengutuk keras tindakan tersebut. Lebih-lebih, pembantaian ini terjadi pada bulan suci Ramadan.

"Saya meminta dihentikan dan mengutuk keras pembantaian itu, dan ini sangat memprihatinkan," pintanya.

Menurut Nurhayati, aksi pembantaian terhadap umat Muslim di Myanmar menunjukkan tidak berjalannya demokrasi di Myanmar.

"Demokrasi itu melindungi minoritas dan menghargai mayoritas. Pembantaian umat Muslim tersebut sangat jauh dari demokrasi," tegas Nurhayati.

"Konflik seperti ini, yang banyak menjadi korban dan dirugikan adalah perempuan. Ini wajib menjadi perhatian dunia internasional," tandasnya.

 Pemerintah Indonesia harus berperan aktif mengusut pembantaian umat Islam Rohingya di Myanmar. 

Indonesia sebagai bagian dari ASEAN tidak boleh diam menyaksikan tragedi kemanusiaan di Myanmar.

"Kita meminta pemerintah Indonesia melalui komunitas ASEAN menangani masalah ini," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/7).

Politisi PDIP ini prihatin terhadap nasib muslim Rohingya yang dikejar-kejar dan dibunuh. Dia berharap komunitas internasional tidak tinggal diam dan segera menggalang aksi solidaritas untuk menghentikan kekerasan. Di saat yang sama PBB sebagai wadah komunitas negara di dunia juga mesti mendesak Pemerintah Myanmar menjelaskan peristiwa memilukan ini pada dunia internasional.

"PBB mesti mempertanyakan kenapa negara yang sedang menuju demokrasi seperti Myanmar mesti mengalami kekerasan kemanusiaan," jelasnya.

Kepada masyarakat Indonesia, Hasanuddin mengimbau agar tidak terpancing isu SARA yang dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekecewaan terhadap Pemerintah Myanmar dan keprihatinan terhadap nasib muslim Rohingya mesti disalurkan lewat jalur yang tepat.

"Kita punya saluran diplomatik. Penyelesaian kekerasan dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah," tukasnya.

Kelompok pegiat hak asasi Amnesty International menganggap pemerintah Myanmar secara sistematis melenyapkan keberadaan etnis Rohingya. Pemerintahan berbasis junta militer itu memilih meredam konflik dengan menahan dan menyiksa ratusan penduduk muslim supaya warga mayoritas Buddha tidak melanjutkan serangan. 
Berdasarkan catatan pemerintah Myanmar, sejak insiden kekerasan pertama kali terjadi, 78 warga Rohingya tewas dan 90 ribu etnis minoritas itu kehilangan rumah dan harus hidup di penampungan. Beberapa pihak percaya jumlah korban meninggal jauh lebih banyak.

Akhirnya Aung san Suu Kyi Angkat bicara soal Pembantaian Etnis Rohingya


Sebagian warga Myanmar menganggap muslim Rohingya sebagai orang asing dan bukan bagian dari etnis Burma mayoritas. Bahkan, sebagian dari mereka menganggap orang Rohingya setara hewan atau mahkluk jelek dalam cerita dongeng dan siap memusnahkan etnis itu, terutama jika membandingkan warna kulit orang Rohingya yang gelap. 
Kebijakan pemerintah Junta Myanmar pun tidak jauh berbeda dari sikap rakyatnya. Bertahun-tahun mereka menganggap orang Rohingya sebagai imigran ilegal asal Bangladesh. Padahal jika ditelusuri lebih jauh etnis muslim itu sudah hidup di Burma turun-temurun. Lebih memprihatinkan lagi saat mereka dibuang ke Bangladesh. Negara itu pun sama buruknya memperlakukan muslim Rohingya.
Saking tidak tahu harus ke mana lagi mereka mencari tempat tinggal, muslim Rohingya nekat mendirikan tenda darurat di perbatasan. Tetapi perlakuan tentara Junta Myanmar tetap kejam. Diam-diam mereka dikumpulkan dan dinaikkan dalam sebuah perahu lalu ditarik hingga ke tengah lautan kemudian ditinggalkan begitu saja. 


Tidak sampai di situ, wartawan, peneliti, penulis, dan pesohor Myanmar ramai-ramai menyamakan orang Rohingya sebagai sekumpulan muslim garis keras seperti organisasi Al-Qaidah dan Taliban. Tidak pernah ada yang membela mereka. Kadang terbersit di benak orang-orang Rohingya apa salah mereka sampai-sampai mereka harus mendapat perlakukan seperti itu.  

Suu Kyi sebagai ikon pejuang demokrasi pun malu-malu saat ditanya wartawan terkait konflik berdarah dan perlakuan diskriminatif negaranya terhadap muslim Rohingya. "Tanpa penegakan hukum, tindak kekerasan itu tetap terus terjadi. Situasi seperti sekarang ini membutuhkan penanganan sensitif," kata Suu Kyi seperti dilansir situs www.irrawaddy.org, (15/6). Tidak terlihat nada bicara berapi-api seperti di masa lalu saat dia berbicara kepada para pendukungnya dari balik pagar rumahnya. Entah apakah semangat perjuangan itu sudah luntur atau semata cari aman. 




Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi akhirnya angkat bicara soal pembantaian etnis muslim Rohingya di negara itu. Dia menuntut pemerintah melindungi setiap warga, meski mereka minoritas sekalipun, melalui sebuah undang-undang.

Suu Kyi menantang anggota fraksi dari Partai Solidaritas dan Pembangunan sebagai mayoritas di parlemen segera menyusun aturan hukum buat melindungi kelompok minoritas. "Saya menuntut seluruh anggota parlemen segera membahas undang-undang perlindungan etnis minoritas, agar kita bisa menjadi sepenuhnya demokratis," kata Suu Kyi seperti dilansir BBC, Rabu (25/7).

Peraih hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 itu melontarkan pernyataan soal konflik Rohingya saat didaulat memberi pidato di parlemen hari ini. Pernyataan politik ini merupakan pertama kalinya dia sampaikan sebagai anggota parlemen. Setelah dibebaskan dari status tahanan rumah pada 2010, Suu Kyi terpilih ke jajaran dewan perwakilan rakyat saat partainya Liga Nasional Demokrasi (NLD) menang mutlak di pemilihan sela April lalu.

Meksi demikian, Suu Kyi tercatat sangat hati-hati membahas isu ini. Dia dalam pidato itu sama sekali tidak menyebut kata 'Rohingya' dan hanya menggunakan istilah 'etnis minoritas'. Banyak pendukung NLD termasuk jajaran yang tidak menganggap warga Rohingya sebagai penduduk sah Myanmar.

Selain menuntut adanya payung hukum untuk memastikan keadilan buat warga minoritas, dia menyerukan agar pemerintah segera meningkatkan perekonomian di wilayah miskin agar konflik antar etnis tidak kerap terjadi. Pusat kekerasan di bagian barat Provinsi Rakhine memang termasuk daerah tertinggal.



About admin

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post